Artikel

Alasan Dana Aspirasi (Bagi-bagi Duit) untuk anggota Dewan, Harus Ditolak!!!

Surel Cetak PDF
http://images1.rri.co.id/thumbs/berita_80441_800x600_Orang_Tua_Didik_Anti_Korupsi.jpg

sejumlah pegiat antikorupsi punya 20 alasan agar dana aspirasi.
Direktur Institute for Ecosoc Right Sri Palupi mengatakan, 20 alasan itu dihimpun dari pendapat yang sudah mengemuka dan pendapat dirinya sebagai peneliti.


"Pertama, dana aspirasi akan menyuburkan calo anggaran. Daerah akan berlomba datang ke Jakarta untuk melobi anggota DPR daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh dana aspirasi," kata Sri.

Menurut Sri, tindakan agresif perwakilan orang daerah itu bisa menjadi peluang bagi Pusat untuk memotong anggaran yang diminta. Orang Pusat mendapatkan fee karena anggota Dewan menjelma bak calo anggaran.

Kedua, tambah Sri, dana aspirasi bertentangan dengan logika pemerataan yang disampaikan DPR. Dana itu justru akan memperlebar kesenjangan antara daerah miskin dan daerah kaya, karena sistem pembagiannya berdasarkan jumlah anggota.

"Logika pemerataan seharusnya, semakin miskin daerah semakin besar alokasi anggaran yang dikucurkan," kata dia.

Ketiga, dana aspirasi tidak akan menjawab persoalan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Musababnya, besaran dana aspirasi akan sangat ditentukan oleh kekuatan lobi dan akses konstituen daerah pemilihan terhadap anggota DPR.

Keempat, dana aspirasi dapat mengacaukan Sistem Perencanaan Penganggaran dan Perimbangan Keuangan. Sistem Perencanaan Penganggaran menggunakan pendekatan level Pemerintahan mulai dari Kab/kota, Propinsi dan Pusat.

"Sementara dana aspirasi menggunakan pendekatan daerah pemilihan yang tidak identik dengan sistem pemerintahan. Data statistik, seperti angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran termasuk penentuan alokasi dana perimbangan mempergunakan pendekatan level pemerintahan. Dengan dana aspirasi akan makin sulit diukur dampak suatu anggaran pada suatu daerah," terang dia.

Kelima, dana aspirasi abai terhadap aspek keadilan sosial dan akan memicu konflik di daerah karena anggota DPR merupakan representasi kelompok tertentu di daerah.

"Keenam, dana aspirasi tidak sesuai Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja. Sejak 2003 Indonesia punya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuanan Negara, yang telah mengubah paradigma penganggaran dari sistem tradisional berorientasi pada input atau anggaran menjadi anggaran berbasis kinerja," tutur Sri.

Namun, terang Sri, dengan dana aspirasi yang dibagi rata menurut daerah pemilihan menunjukkan DPR masih mengadopsi paradigma lama: anggaran berorientasi pada input atau sekadar menghabiskan anggaran tanpa melihat kinerja yang akan dicapai.

"Ketujuh, dana aspirasi bertentangan dengan azas dana perimbangan. Dana aspirasi makin menambah panjang deretan dana liar ke daerah yang tak sesuai azas dana perimbangan, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, seperti diamanatkan UU No.33/2004," terang Sri.

Kedelapan, dana aspirasi menyebabkan anggaran tidak efisien. Dana aspirasi menyebabkan fragmented budget dan menjadikan anggaran tidak efisien.

"Misalnya, Jawa Barat, yang punya permasalahan angka kematian ibu tinggi, dengan 91 kursi memperoleh dana aspirasi Rp1,3 triliun," ujar dia.

Menurut Sri, dengan anggaran segunung itu seharusnya Jabar bisa menyelesaikan masalah tingginya kematian ibu. Tapi, karena 91 kursi itu dipunya banyak partai, otomatis penggunaan anggaran jadi fragmented. Tidak efisien. Anggaran besar tidak mampu menjawab persoalan yang ada.

"Kesembilan, dana aspirasi tidak memiliki landasan hukum," tukas dia.

Sri menuturkan, jika dana ini dialokasikan dalam APBN, dengan merujuk pada Pasal 12 ayat (2) UU No 17/2003, yang menyatakan RAPBN disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, otomatis dana tidak bisa disusun berdasarkan daerah pemilihan.

"Kesepuluh, DPR tidak memiliki hak budget. DPR selama ini salah kaprah menyatakan memiliki hak budget. DPR hanya memiliki fungsi anggaran," tukas dia.

Alasan ke-11, dana aspirasi tidak memberikan insentif politik bagi DPR. Sebab, Dewan bukanlah eksekutor anggaran. DPR hanya bisa menganggarkan dana aspirasi untuk dilaksanakan Unit Kerja Pemerintah Pusat atau daerah.

"Ke-12, dana aspirasi melanggengkan status quo. Menjelang Pemilu jelas dana aspirasi akan menjadi efektif sebagai pork barrel untuk menarik simpati Pemilih. Jelas ini akan menghasilkan kontestasi politik yang tidak sehat antara peserta Pemilu dan hanya memberikan peluang akan berkuasanya DPR yang status quo," terang dia.

Ke-13, dana aspirasi memunculkan benturan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN antara pemerintah dengan DPR dan memperlemah fungsi pengawasan.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menganggarkan pembangunan yang mencakup konstituen dari tiap anggota DPR. Adanya dana aspirasi akan terjadi tumpang tindih yang semrawut karena sudah ada dana transfer ke daerah. Belum lagi dana desa," kata dia.

Tidak hanya itu, dana aspirasi akan mengacaukan sistem keuangan, ketatanegaraan, dan yuridis. Sri berpandangan, jika program pembangunan dapil tidak sesuai program-program pemerintah daerah dan pusat, bisa menimbulkan konflik baru antara DPR dan pemerintah.

"Belum lagi kalau program pembangunan itu terbengkelai, apakah DPR mau tanggung jawab. Dana aspirasi mengaburkan fungsi eksekutif dan legislatif," kata dia.

Alasan ke-15, dana aspirasi merupakan sebentuk sesat pikir, cetek pikir, dan penyelewengan atas Pasal 80 huruf (j) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), yang menyatakan bahwa DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan pembangunan di daerah pemilihannya.

"Makna “hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan pembangunan bagi daerah pemilihan” diselewengkan menjadi dana aspirasi," beber dia.

Lebih jauh, dana aspirasi melanggar Undang-Undang No.25/2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Menurut Sri, dalam UU itu dijelaskan secara detil bagaimana sebuah program diajukan dan ditetapkan dalam APBN maupun APBD.

"Tidak ada satu pun tertulis pasal tentang usulan program pengajuannya melalui DPR atau DPRD," ungkap Sri.

Alasan ke-17, dana aspirasi adalah penyimpangan dari prinsip perwakilan berimbang yang dianut bangsa Indonesia. Dalam perwakilan berimbang, perwakilan politik bersifat kolektif, bukan perseorangan.

"Peserta pemilu di Indonesia adalah partai politik, bukan caleg. Sistem itu berbeda dengan sistem distrik di mana wakilnya bersifat perorangan. Sehingga, ada namanya fraksi di DPR yang tugasnya utamanya perpanjangan parpol di parlemen dan mengontrol para anggota dewan. Jadi, perwakilan bersifat kolektif, bukan perorangan," ungkap dia.

Alasan ke-18, dana aspirasi mencerminkan secara telanjang kerakusan atau keserakahan, kelicikan, dan nafsu korup anggota DPR yang tidak mengenal malu.

"Darimana asalnya angka Rp20 miliar yang dikatakan untuk memperlancar pelayanan pada konstituen. Dana aspirasi itu merupakan akal-akalan DPR untuk mengembalikan dana kampanye pemilu 2014 yang mahal dan mendapatkan dana untuk pencalonan pada pemilu mendatang," tuding dia.

Terlebih hingga kini, DPR belum mempunyai mekanisme kelembagaan akuntabilitas. Publik tidak pernah melihat pertanggungjawaban setiap anggota Dewan dalam pengelolaan dana. Itu menjadikan secara kelembagaan diyakini tidak akan siap mengelola dana aspirasi yang besar.

"Dana reses saja tidak pernah mereka laporkan dan pertanggungjawabkan secara publik, apalagi R20 miliar. Bisa dipastikan, mayoritas DPR akan masuk bui," sesal dia.

Alasan ke-19, dana aspirasi itu menyakiti dan merupakan penghinaan terhadap rakyat. Sebab aspirasi rakyat direduksi menjadi sekadar uang. Terakhir, dana aspirasi tak lain adalah niat busuk dan akal busuk DPR untuk menjarah uang rakyat.


Kata Jusuf Kalla, Pemerintah Serba Salah Sikapi Polemik Budi Gunawan

Surel Cetak PDF

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah serba salah untuk menyikapi kelanjutan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelantikan Budi pasca-ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan serta mendapatkan persetujuan DPR.

"Kita menjalankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan (praperadilan Budi Gunawan). Menunggu putusan pengadilan salah, tidak menunggu putusan juga salah," kata Jusuf kalla, saat memberikan kata sambutan dalam puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, di Batam, kemarin Senin (9/2/2015).

Menurut Kalla, hal itu merupakan konsekuensi bagi pemerintah di tengah arus informasi yang bergulir dengan cepat. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus tegas terkait opsi yang dipilih.

"Karena apa yang ingin kita capai adalah kita ingin bangsa ini maju, makmur, dan adil," kata dia.

Peran pers

Dalam momentum peringatan Hari Pers ini, Kalla mengatakan, pers ibarat mata, telinga, dan mulut bagi sebuah bangsa. Menurut dia, pers berperan memberikan informasi sekaligus pendidikan, hiburan, dan manfaat bagi publik. Pers juga memiliki sejarah panjang, yang berkaitan dengan perjuangan sebuah bangsa.

Menurut Kalla, semboyan pers sehat juga dapat dimaknai bahwa kalangan jurnalis harus menjadi mata, telinga, dan mulut yang obyektif, demi kebaikan bangsa. Di sisi lain, publik juga harus memahami fungsi pers sebagai penyebarluasan informasi.

"Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa media karena pers yang memahami situasi," kata dia.

Kalla juga menyatakan harapannya agar pers menjalankan fungsinya secara beretika. "Saya yakin, pemimpin media punya suatu kearifan untuk menjaga hal itu," ujarnya.

Persetruan KPK dan POLRI akan Tuntas "JIKA" Komjen Budi Gunawan Mundur dari Pencalonan sebagai KAPOLRI

Surel Cetak PDF

Mundurnya Komjen Budi Gunawan (BG) dari pencalonan sebagai Kapolri disebut mampu mengakhiri drama berkepanjangan pencalonan Kapolri. Mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu mesti sadar diri soal posisinya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka suap.

"Dilema antara masalah politik dan hukum ini yang harus dicari solusinya. Tentu saja sangat indah kalau misalnya justru, apa namanya, misalnya, Pak BG mundur. Itu kan memang selesai. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Pratikno mengisyaratkan bahwa legowonya Budi adalah solusi praktis dilema Pemerintah. "Kita semua tahu tanpa harus saya ucapkan," ucapnya.

Ia sendiri mengaku tak tahu soal kabar bahwa ada permintaan mundur dari Presiden Joko Widodo, namun ditolak Budi. "Kalau sudah minta gitu-gitu kan saya sudah tidak ikut. Enggak tahu," kilahnya.

Namun, pihak Istana tak melulu bergantung pada kesadaran Budi. Pratikno sendiri tak membantah bila Jokowi akan segera mengeluarkan keputusan yang mengakhiri drama calon Kapolri ini. Ia sendiri berharap keputusan itu keluar dalam waktu tak lama lagi. "Memang pada akhirnya Presiden harus segera memutuskan dan pada harapannya ini segera diputuskan," kata dia.

Isyarat soal nama baru pengganti Budi Gunawan sebagai calon Kapolri datang dari adanya pengajuan sejumlah pilihan nama baru dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ia tak membantah saat ditanya bahwa Budi tak masuk dalam daftar itu. "Opsi-opsi telah dibuka oleh Kompolnas, termasuk calon-calon baru. Juga ada list panjang yang disampaikan oleh Kompolnas (soal perwira) yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai calon Kapolri," tuturnya.

Menkopolhukam sekaligus Ketua Kompolnas Tedjo Edhy Purdijatno, yang ditemui di tempat yang sama, mengaku belum menyetorkan nama calon Kapolri secara resmi kepada pihak Presiden. "Belum itu," ucapnya singkat.

Forum Rektor Deklarasi Dukung KPK

Surel Cetak PDF

Forum Rektor Indonesia mendeklarasikan sikap dan dukungan terhadap penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deklarasi pun digelar di Balairung Universitas Gadjah Mada (YGM) Yogyakarta, Minggu (1/2/2015).

Deklarasi dihadiri para rektor sejumlah universitas. Di antaranya Rektor UGM Dwikorita Karnawati, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Ravik Karsidi.

Beberapa tokoh juga ikut menghadiri acara pernyataan keprihatinan dan seruan dukungan akademisi nasional untuk pemberantasan korupsi. Anggota Tim 9 Ahmad Syafii Maarif dan Hikmahanto Juwana, serta Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menjadi salah satu tokoh yang hadir.

Forum Rektor Indonesia menilai konflik antara dua institusi penegak hukum yakni Polri dan KPK justru membuat negara dalam kondisi siaga akibat stagnasi kenegaraan yang menghambat proses pemberantasan korupsi.

"Kami menilai perseteruan antara KPK dan Polri sarat intervensi dan kepentingan politik," kata Rektor UGM Yogyakarta Dwikorita Karnawati. (Pristiqa Ayun W)

Regenerasi Kepemimpinan Harus Terjadi di Internal PAN

Surel Cetak PDF

Menjelang kongres Partai Amanan Nasional (PAN) ke IV yang akan berlangsung di Bali, 28 Januari-2 Februari 2015. Peneliti Politik dari AirMob Nafi’ Muthohirin, berpendapat PAN harus menjaga budayanya dengan melakukan regenerasi kepemimpinan.

Menurut dia, dengan hanya ada dua kandidat calon ketua umum yakni Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan. Membuat kalangan PAN tidak ada pilihan lain. Untuk regenerasi, nama Zulkifli Hasan lebih baik diusung untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai berlambang matahari biru ini.

“Regenerasi kepemimpinan PAN merupakan ijtihad politik. Regenerasi ini harus konsisten untuk tujuan-tujuan yang idealis dan realistis jika partai ini ingin sukses di 2019. Sehingga PAN perlu merubah strategi dan figur-figur sebelumnya,” kata Nafi melalui pesan singkat, di Jakarta, Sabtu (17/1/2015).

Selain itu, PAN yang memiliki tradisi ketua umum yang hanya menjabat satu kali periode. Nafi menyarankan agar tradisi tersebut tetap dijaga. Sebab, selama ini PAN merupakan satu-satunya partai yang memiliki keteraturan dalam sirkulasi kepemimpinannya, secara demokrasi itu sehat.

"Nah, jika PAN ingin mengedepankan regenerasi kepemimpinan berarti sosok Zulkifli Hasan yang patut didorong, sementara Hatta Rajasa jangan maju lagi demi kebaikan demokrasi dan kebaikan PAN ke depan,” ujar Nafi.

Sependapat dengan Nafi, pengamat politik dari Universitas Negeri Airlangga (UNAIR) Surabaya Airlangga Pribadi pun mendorong agar terjadi regenerasi kepemimpinan di tubuh PAN. Apalagi, kata dia, sejauh ini tidak ada capaian yang signifikan selama dipimpin Hatta Rajasa.

“Apalagi kalau kita lihat dalam masa kepemimpinan Hatta Rajasa tidak ada perkembangan atau kemajuan signifikan terkait dengan capaian parpol serta dalam kepemimpinan ruang terbuka untuk otokritik tidak tertampung. Hal ini misalnya muncul dalam pemecatan Wandah Hamidah,” jelas Airlangga.   

Maka itu, menurut Airlangga, PAN sangat membutuhkan terjadinya political refreshing di internal partai.“Pergantian kepemimpinan partai adalah langkah awal bagi pembenahan partai,” tandas dia

You are here: Info Artikel