Berita

GNPK-RI Datangi Polresta Tegal Ramai-ramai

Surel Cetak PDF
Related image
TEGAL, AnalisaRiau.com - BN Tegal Gerakan Nasioanal Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) di pimpin langsung pimpinan ketua pusat GNPK-RI Basri Budi utomo datangi Polresta Tegal. Senin (17/04/2017).
Kedatangan organisasi masyrakat peduli korupsi ini ke Polres Kota Tegal di ikuti seluruh pengurus se eks Karisidenan Pekalongan  yang nampak hadir beberapa perwakilan.
Dikatakan Basri kepada Brantasnews tujuan silaturohmi dan sekaligus klarifikasi akibat kriminalisasi salah satu anggota GNPK-RI oleh Kapolresta Tegal kepada Syahrir Ramadhanny Bin Kartojo anggota GNPK RI Tegal Kota.Kami bersama dengan seluruh anggota dan ketua GNPK RI se eks Karesidenan pekalongan datang ke Polres Tegal Kota bertujuan audensi serta klarifikasi akan sikap Kapolres kepada anggota kami,” terang Basri saat di temui Brantasnews di sela-sela audensi di Polres Tegal Kota.
Ditambahkan   Basri Budi Utomo dan mewakili  GNPK-RI se eks Karisedenan Pekalongan meminta agar upaya hukum bertindak tidak ada rekayasa dan main- main  mengacu  pada Promoter Kepolisian Republik indonesi dalam menangani permasalahan anggota GNPK RI Syahrir.
Lebih lanjut Basri mengatakan bahwa polisi selaku penyidik harus bisa mengedepankan promoter polri dalam penanganan masalah anggota GNPK RI jangan sampai menggap hal ini enteng.
”Saya harap Pak Kapolres tidak main- main dalam menangani masalah anggota kami , sehingga kami datang ke sini ke mako polresta Tegal dalam rangka memberikan harapan agar polri khususnya polresta Tegal benar-benar mengedepankan promoter polri.” jelas Basri

KPK Menegaskan Bahwa Johannes Marliem Bukanlah Saksi Kunci Dalam Kasus E-KTP

Surel Cetak PDF
https://cdn0-a.production.liputan6.static6.com/medias/1096578/big/057590400_1451378081-20151229-Pimpinan-KPK-Lama-dan-Baru-Jakarta-FF2.jpg

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa tidak pernah menyebut Johannes Marliem sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP. Menurut KPK, Marliem sendiri yang membuka diri kepada media."No no no, KPK tidak pernah membuka dia. Dia yang membuka dirinya sendiri. Kami tidak pernah membuka-buka, kan dia yang ngomong ke media," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/8/2017).Menurut Saut, Marliem sendiri yang bersedia diwawancarai media massa. Marliem juga yang mengaku memiliki rekaman terkait kasus tersebut dan lainnya sebesar 500 GB.Menurut Saut, bisa jadi Marliem benar-benar tewas karena bunuh diri lantaran merasa stres dan mendapat tekanan."Kalian tahu dari mana yang 500 GB, apa dari KPK? Enggak kan?" Kata Saut.Nama Johannes Marliem mulai mencuat di media massa, ketika kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP diproses di meja hijau. Nama Johannes Marliem disebut sebagai salah satu pengusaha yang ikut dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Pada Jumat (12/8/2017) malam, kematian Johannes Marliem dikabarkan media-media di Indonesia. Johannes dikabarkan tewas bunuh diri di kediamannya di Baverly Grove, Los Angeles, Amerika Serikat. Namun, penyebab kematian Marliem masih diragukan. Sejumlah pihak menduga tewasnya Marliem ada kaitan dengan kasus korupsi e-KTP yang banyak melibatkan pejabat tinggi di Indonesia.

HUT RI KE 72

Surel Cetak PDF

MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DAN JABATAN, Plt.SEKDA PEMERINTAH KOTA TEGAL, DILAPORKAN WAKIL WALIKOTA TEGAL KE POLRESTA TEGAL

Surel Cetak PDF

Setelah tindak kesewenang-wenangan Plt.Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha Dilaporkan ke Gubernur Jawa Tengah, Wakil Walikota Tegal juga melaporkan pidananya ke Polresta Tegal...

Terkait dengan pembangkangan dan tindak sewenang-wenang Plt.Sekda Pemerintah Kota Tegal terhadap perintah koordinasi Wakil Walikota Tegal Drs.H.M.Nursholeh,M.M.Pd, pada tanggal 9 dan 10 Nopember 2016, sehingga Wakil Walikota Tegal menilai Saudari Dyah Kemala Sintha Plt.Sekda Kota Tegal telah melakukan tindak penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan/atau perbuatan melanggar UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang diduga berdampak pada perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana korupsi dan/atau gratifikasi.

Tepatnya hari Selasa, 15 Nopember 2016 Jam. 09.00 Wakil Walikota Tegal didampingi aktifis GNPK-RI Kota Tegal dan LSM Abang Tidar melaporkan perbuatan melawan hukum tsb kepada Polresta Kota Tegal.

Dokumen Laporan Wakil Walikota Tegal berisi Dasar Hukum, Kronologis, Tela'ahan dan Kesimpulan sebanyak 11 lembar dibuat diatas kertas berkop Wakil Walikota Tegal dan ditandatangani.

Berdasarkan peraturan perundangan pemerintah daerah, sudah semestinya setiap Kepala Daerah yang berhalangan sementera, maka tugas dan kewenangannya diambil alih untuk sementara oleh Wakil Kepala Daerah, sehingga tugas fungsi pokok ASN dari level Sekda, SKPD, Badan, Kantor, BUMD dlsb dalam jajaran pemerintah Kota Tegal wajib patuh dan taat pada perintah Wakil Walikota Tegal.
Bukan malah melakukan perlawanan sengit hingga berkacak pinggang dengan dalih hanya akan patuh pada perintah WALIKOTA TEGAL, sementara WALIKOTANYA (juragannya) sedang cuti umroh, perilaku pejabat ASN seperti ini jelas melanggar hukum dan menjadi pertanyaan publik, ada konspirasi apa antara WALIKOTA TEGAL dengan plt.SEKDA KOTA TEGAL ?, karena konspirasi tersebut sangat jelas mengarah pada indikator praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam melaksanakan program kegiatan yang menggunakan anggaran daerah APBD / APBN, karena penyalahgunaan wewenang dan jabatan sangat identik dengan kejahatan korupsi dan gratifikasi.....dan sudah terbukti di beberapa daerah, dimana petualangan kepala daerah arogan dan sewenang-wenang selalu berakhir masuk liang lahat penjara...

Wakil Walikota Tegal memiliki hak dan kewenangan kepala daerah, pada saat kepala daerah berhalangan sementara / cuti, dengan kewenangan dan tugas melakukan koordinasi, pengawasan termasuk memerintah dan memanggil seluruh jajaran ASN Pemkot Tegal dari level sekda sampai ke lurah2.....
Termasuk juga koordinasi dengan legislatif dan instansi vertikal....Rakyat Kota Tegal sangat dirugikan dengan perilaku Walikota seperti ini...silahkan simak dan rasakan bersama-sama kepemimpinannya selama ini......

Sekda atau Plt.Sekda selaku ASN hanya memiliki tugas untuk melakukan tugas (bukan kewenangan) sehari-hari kepala daerah pada saat kepala daerah berhalangan, kalau wakil kepala daerah tidak ada, namun kalau wakil kepala daerah masih ada maka kewenangan dan tugas kepala daerah menjadi kewenangan dan tugas wakil kepala daerah (UU No.23/2014 jo UU No.9/2015 jo PP No.18/2016, pasal 65).

Perlu dipertanyakan masa jabatan Plt. Sekda Kota Tegal yang sudah menjabat sejak bulan Mei 2014 (2 tahun lebih) dirasakan abadi seperti masa jabatan Sekda Definitife...... konspirasi apa yang sedang terjadi di Kota Tegal ?..

Sayang perilaku Plt.Sekda Abadi sangat Bodoh dan Dungu, bodoh karena tidak memahami peraturan undang-undang, dan dungu karena dimanfaatkan Walikota bodoh dan serakah, hasilnya pada kebijakan dan perintah koordinasi yang dipastikan akan menyimpang dari undang-undang....dan muaranya dipastikan berdampak pada tindak pidana korupsi dan gratifikasi....

Lika-liku Setya Novanto dan Kasus-kasus Korupsi yang Diusut KPK

Surel Cetak PDF

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus pengadaan KTP elektronik.
Sebelum kasus e-KTP mencuat, Novanto sudah beberapa kali dikaitkan dengan kasus hukum di KPK. Namanya tercatat beberakali diperiksa sebagai saksi dalam kasus-kasus korupsi.
Setidaknya, ada tiga kasus yang membuat Novanto kerap diperiksa sebagai saksi oleh lembaga anti-rasuah itu. Novanto sempat dikaitkan dengan kasus suap PON Riau, kasus suap Akil Mochtar, hingga korupsi e-KTP.
Berikut rincian perkara kasus korupsi itu dan dugaan keterlibatan Novanto di dalamnya:
1. Kasus PON Riau
Di dalam kasus suap PON Riau, KPK mendalami keterlibatan Novanto dengan menggeledah ruangan Setya di lantai 12 Gedung DPR. Penggeledahan itu adalah upaya mengembangkan kasus yang sudah menjerat mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar.
Terkait kasus ini, Setya membantah keterlibatannya. Dia juga membantah pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau atau memerintahkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun.
2. Kasus suap di MK
Pada kasus Akil Mochtar, Novanto pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar yang juga mantan politikus Partai Golkar.
Nama Novanto sempat disebut dalam rekaman pembicaraan antara Akil Mochtar dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin.
"Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd (jadi) sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok atw (atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?" demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil.
Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini, Novanto membantah adanya permintaan uang dari Akil. Dia mengaku telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar.

3. Kasus korupsi e-KTP
Sementara itu, dalam kasus terakhir, Novanto disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.
Terkait proyek e-KTP, Novanto membantah terlibat, apalagi membagi-bagikan fee. Dia mengaku tidak tahu-menahu soal proyek e-KTP.
Namun, menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.
"SN melalui AA diduga memiliki peran mengatur perencanaan dan pembahasan anggaran DPR, dan pengadaan barang dan jasa," ujar Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).
Tak hanya itu, menurut Agus, Novanto melalui pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong juga ikut mengondisikan perusahaan yang menjadi pemenang lelang proyek e-KTP.
Proyek pengadaan e-KTP dimenangkan oleh konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI).
Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.
Adapun proses penentuan pemenang lelang itu dikoordinasikan oleh Andi Narogong.

Pelaku Tindak Pidana Korupsi Alkes Di RSUD Pirngadi Menyerahkan Diri

Surel Cetak PDF
https://img.okezone.com/content/2016/07/01/337/1430876/kpk-telusuri-dolar-santoso-di-pn-jakpus-PZXCJmrkhO.jpg

Satu dari dua terpidana kasus korupsi alat kesehatan (Alkes) di RSUD dr Pirngadi, Medan, Sumatera Utara, menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Terpidana Tuful Zuhri Siregar--Ketua Panitia Pengadaan Barang--itu langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan.

"Setelah mangkir dari panggilan, akhirnya terpidana Tuful Zuhri menyerahkan diri. Kita sudah koordinasi dengan pihak RSUD dr Pirngadi mengenai hal itu. Terpidana langsung dibawa JPU ke Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menjalani hukumannya selama satu tahun dua bulan penjara," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan Harris, Selasa kemarin

Sementara terpidana lain Kamsir Aritonang, selaku Subkontraktor dari PT Graha Agung, masih melenggang bebas. Harris mendesak Kamsir Aritonang menyerahkan diri sehingga petugas tidak perlu menjemput paksa.

"Satu terpidana lagi kami upayakan segera mungkin dieksekusi. Kami harap besok yang bersangkutan beritikad baik mau menyerahkan diri untuk menjalani masa hukumannya yang juga 1 tahun 2 bulan penjara," kata dia.

Kasus ini menyeret tiga pelaku yakni Kamsir Aritonang, Tuful Zuhri Siregar, dan Arpen Nawawi selaku rekanan dari PT Indo Farma Global Medica. Arpen telah lebih dulu dieksekusi oleh JPU, pada Selasa 24 Mei 2016.

Ketiga terpidana terbukti korupsi dana pengadaan alat kesehatan dan KB tahun 2012 di RSUD dr Pirngadi, Medan, sebesar Rp1,2 miliar. Dana itu bersumber dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2012 senilai Rp2,5 miliar.

Ketiganya harus menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan selama satu tahun dua bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan. Hal itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Mereka tidak dikenakan Uang Pengganti (UP) karena sudah membayar uang kerugian negara.

Diduga direkayasa Tim Kejari Menggeledah Kantor BPN Jaksel dan Menyita Dokumen Lahan.

Surel Cetak PDF
http://hariansib.co/photo/dir072016/hariansib_Tim-Kejari-Taput-Geledah-Kantor-BKKBD-Terkait-Dugaan-Korupsi-Pengadaan-Alkes.jpg

Jakarta - Sebanyak lebih kurang 200 lembar dokumen disita dalam penggeledahan yang dilakukan tim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di sejumlah ruangan di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Wilayah Jakarta Selatan, Tanjung Barat, Selasa kemarin

Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat lahan fasos dan fasum milik Pemprov DKI Jakarta di Jalan Biduri Bulan dan Jalan Alexandri RT 08 RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sarjono Turin menduga bahwa sebagian dokumen pengurusan lahan ini rekayasa.

"Dokumen yang kami curigai itu semua adalah semacam dokumen rekayasa begitulah, seperti pengajuan itu terbit sertifikasi terhadap lahan itu, juga ada dokumen lainnya berupa surat pernyataan," kata Sarjono di lokasi, Selasa.

Dalam kasus ini, Kejari menetapkan oknum BPN Jaksel berinisial AS sebagai tersangka. AS belum ditahan dan masih diselidiki.

AS adalah pegawai BPN yang menerbitkan surat hak guna bangunan (HGB) kepada IR, pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan dan mengajukan penertiban sertifikat kepemilikan pada 2014.

IR juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. "Keterlibatan pimpinan masih kita periksa ya kita lihat," kata Sarjono.

Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Yovandi Yazid menyampaikan, kasus jual beli ini berawal pada 2014, atau ketika BPN Jakarta Selatan menerbitkan HGB kepada IR yang mengaku sebagai pemilik lahan dengan girik.

Oleh IR, lahan ini kemudian dijual. Padahal, lahan seluas 2.975 meter persegi itu telah menjadi milik Pemprov DKI Jakarta yang diberikan PT Permata Hijau dalam kewajibannya menyerahkan fasos dan fasum pada 1996.

"Girik itu diduga rekayasa juga. Untuk menerbitkan sertifikat itu BPN kan harus mengukur, enggak mungkin oknum itu enggak tahu itu tanah Pemprov," ujar dia.

Sebab, lanjut dia, saat lahan diserahkan ke Pemkot Jakarta Selatan pada 1996, pihak BPN juga ikut menandatangani penyerahan lahan tersebut.

Menurut Yovandi, sertifikat lahan itu lama tidak diurus oleh Pemprov DKI.

"Kan banyak tanah Pemda juga enggak ada sertifikatnya, ini makanya kami usut karena ada unsur

Mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Surel Cetak PDF
http://images.cnnindonesia.com/visual/2015/11/25/81d99d66-dd08-4c11-92e0-9b1aba352edc_169.jpg?w=650

Mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan.

Gatot menjalani sidang sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemprovsu tahun anggaran 2012-2013.

Dalam kasus ini, Gatot didakwa merugikan negara Rp2,8 miliar. Sedangkan jumlah kerugian negara secara keseluruhan dalam kasus itu senilai Rp4,034 miliar.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Djaniko Girsang, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejagung, Kejati Sumut, dan Kejari Medan menyatakan Gatot sebagai Gubsu telah melakukan tindak pidana korupsi secara sendiri-sendiri.

Atau bersama-sama dengan Eddy Syofian selaku mantan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumut.

Tim JPU menjerat Gatot dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Gatot sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata Rehulina Purba, salah seorang JPU saat membacakan tuntutan.

Menurutnya, tindak pidana korupsi itu dilakukan Gatot dengan cara menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) yang diantaranya menetapkan proses penganggaran dana hibah dan bansos melalui evaluasi SKPD.

Kemudian sekitar Oktober hingga November 2012, dia memanggil sejumlah bawahannya, termasuk Eddy Syofian. Dia meminta agar sejumlah lembaga ditampung sebagai penerima dana hibah 2013.

Dia hanya meyakini hasil yang dilaporkan tim verifikasi. Alhasil ditemukan 17 lembaga penerima dana hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, negara dirugikan Gatot sebesar Rp2,8 miliar.

Selain itu, JPU juga mengaitkan Gatot dengan tindak pidana korupsi yang membelit Eddy Syofian yang sudah diputus bersalah dengan hukuman 5 tahun penjara. Alhasil, Gatot dinilai bertanggung jawab terhadap total kerugian negara Rp4,034 miliar.

Usai pembacaan dakwaan, Gatot meminta agar dia dan penasihat hukumnya diberi waktu selama sepekan untuk mempelajari dakwaan. “Setelah mempelajari dakwaan nanti, kami akan memutuskan apakah mengajukan eksepsi (keberatan) atau tidak,” pintanya.

Permintaan Gatot dikabulkan majelis hakim. Sidang pun ditunda hingga pekan depan.

Usai sidang, bekas Gubernur Sumut itu diam seribu bahasa. Sambil dikawal petugas, dia terus berjalan ke belakang Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dia hanya tersenyum, namun tetap tak berkomentar sampai naik ke mobil yang akan membawanya ke Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan.

Sementara penasihat hukum Gatot, LA Bahtiar mengaku belum bisa berkomentar. “Dakwaan seharusnya minggu kemarin, kami belum bisa berkomentar. Jujur kami baru menerima dakwaan,” ujar Bahtiar.

Dia menyatakan, dalam sidang ini, Gatot didampingi enam orang penasihat hukum. Dia mengklaim sejak lama mendampingi Gatot. S

edangkan permintaan Gatot untuk diberi penasihat hukum prodeo, menurutnya, itu hanya untuk penambahan tim.

Selain kasus dugaan korupsi dana bansos dan hibah ini, Gatot juga terbelit perkara lain. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sudah menjatuhinya hukuman 3 tahun penjara dalam perkara penyuapan terhadap majelis hakim dan panitera sekretaris PTUN Medan.

Selain itu, masih ada kasus yang menjeratnya dan belum disidangkan, yaitu dugaan suap kepada DPRD Sumut serta suap kepada mantan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella.

Di sisi lain, dalam sidang perdana ini. Tampak istri Gatot Pudjo Nugroho, Sutias Handayani. Istri pertama Gatot ini mengikuti sidang sejak awal. Namun, dia enggan berkomentar hanya melempar senyum.

KPK: 18 Gubernur dan 343 Bupati/Wali Kota Terjerat Korupsi…!!!

Surel Cetak PDF
https://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2016/04/02/13/1097655/ini-kata-dirut-pt-brantas-abipraya-soal-penggeledahan-kpk-6QN.jpg

Sejauh ini terdapat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota terjerat kasus korupsi.

Hal ini diungkapkan Ranu Wiharja dalam acara Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK bertema Desiminasi Praktik Tata Kelola Pemda Berbasis Elektronik di Pemda Provinsi Ujar Ranu Wiharja Selaku Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK, Bengkulu, Rabu (3/8/2016).

Sebelumnya, Ranu Wiharja menceritakan metamorfosa korupsi yang pada awalnya dilakukan oleh PNS golongan rendah, lalu saat ini dilakukan para politisi untuk mempertahankan kekuasaan.

"Awalnya korupsi hadir itu untuk mempertahankan hidup, dilakukan PNS pangkat rendahan, namun merambah ke pelaku usaha yang bukan untuk bertahan hidup tetapi serakah. Selanjutnya, korupsi dilakukan oleh politisi untuk mempertahankan kekuasaan," kata Ranu Wiharja dalam kata sambutannya.

Tindakan korupsi tersebut dilengkapi dengan menggunakan ahli hukum dan keuangan agar perbuatan jahatnya terkesan benar dan tidak melanggar hukum.

Saat ini, kata dia, korupsi di daerah merambah ke pengelolaan keuangan daerah, perizinan yang memicu suap dan gratifikasi, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

"Tambahan penghasilan yang sesuai bagi PNS dengan aturan yang berlaku perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seperti tunjangan penghasilan diperbaiki untuk mengurangi tindak pidana korupsi," kata Ranu Wiharja diiringi gemuruh tepuk tangan para PNS yang hadir.

Acara itu yang berlangsung hingga Kamis (4/8/2016) menghadirkan beberapa kepala daerah dari Surabaya, Bandung, Bogor, dan Sidoarjo yang dianggap berhasil menjadi teladan tata kelola daerah berbasis elektronik.











Ojang Ungkap Suap Pengamanan Perkara BPJS di Subang

Surel Cetak PDF

http://cdn.metrotvnews.com/dynamic/content/2016/04/29/521241/tcaIvDLdr5.jpg?w=635

Ojang Sohandi menjadi tersangka kasus dugaan suap pengamanan perkara dugaan korupsi dana BPJS di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang 2014 di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Dalam beberapa kali pemeriksaan.

Paparan Ojang Sohandi diterima penyidik KPK. Dimana isi adalah sejumlah aparat penegak hukum yang menerima gratifikasi dari dirinya. Hal itu sudah disampaikan Ojang ke penyidik KPK.

"Iya (Ojang sebut sejumlah penegak hukum terima gratifikasi) dan dari saksi-saksi lainnya," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK.

Bahkan, Ojang sendiri sudah mengajukan diri untuk menjadi justice collaborator (JC) atau pelaku pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus pidana. Hal itu disampaikan kuasa hukum Ojang, Rohman Hidayat.

Kata Rohman, pengajuan JC dilakukan lantaran Ojang ingin mengungkap aliran uang sebesar Rp 1,4 miliar dalam perkara dugaan korupsi dana BPJS di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang tahun 2014.

"Tujuannya ingin mengungkap uang yang Rp 1,4 miliar," ucap Rohman ketika dihubungi.

Menurut Rohman, uang itu yang dikatakan Nurkholim, kuasa hukum Kepala Dinas Kesehatan Subang Budi Subiantoro, sebagai pengganti kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi dana BPJS Dinkes Subang. Namun sampai saat ini uang Rp 1,4 miliar itu tak ada kejelasan di mana rimbanya.

"Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan (uang itu kemana)," ujar Rohman.

Rohman menambahkan, kliennya telah membeberkan semua terkait uang Rp 1,4 miliar itu kepada penyidik KPK. Termasuk hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkara dirinya juga sudah disampaikan.

"Semuanya sudah ada dalam BAP Pak Ojang, Jum'at kemarin," ujar dia.

Kasus dugaan korupsi dana BPJS di Dinkes Subang berawal saat Polda Jabar menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Subang Budi Subiantoro dan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Subang Jajang Abdul Kholik sebagai tersangka.

Pada 11 Mei 2016 lalu, Budi dan Jajang kemudian divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Bandung masing-masing dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Keduanya dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi dalam dana BPJS sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 4,7 miliar.

KPK pun melakukan operasi tangkap tangan dan kemudian menetapkan Ojang Sohandi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara dugaan korupsi dana BPJS Kabupaten Subang 2014.

Politikus PDIP itu diduga memberi suap kepada jaksa di Kejati Jawa Barat Deviyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo. Suap itu diberikan melalui Lenih Marliani, istri Jajang Abdul Holik.

Tujuan pemberian suap itu agar Jajang yang menjadi terdakwa perkara korupsi dana BPJS Subang 2014 di Tipikor Bandung dapat diberikan keringanan dalam tuntutan. Selain itu, suap ini juga diberikan agar nama Ojang tidak terseret dalam pusaran perkara yang menjerat mantan anak buahnya itu.‎

Selain memberi suap, KPK juga menduga kuat Ojang menerima hadiah atau gratifikasi. Indikasi gratifikasi itu didapati usai penyidik juga menemukan uang saat menangkap tangan Ojang di kawasan Subang, Jawa Barat. Uang itu ditemukan di dalam mobil Pajero Sport bernopol T 1978 PN milik Ojang.

You are here: Info Berita