KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT MANDUL DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI DI KABUPATEN MAJALENGKA

Surel Cetak PDF

 

Penanganan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Majalengka H.Sutrisno, diduga masuk angin, karena sejak Bupati diperiksa tanggal 10 Februari 2016 yang lalu, tidak ada lagi gerakan para jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, apalagi beberapa yang lalu ada oknum jaksa Kejati Jawa Barat yang keciduk KPK karena terlibat mafia hukum.

Betapa miris mendengar desas desus di Majalengka kalau Kejati berhasil disuap miliaran rupiah oleh Bupati Majalengka, dan lebih menyakitkan lagi adanya anggapan dan tudingan dari masyarakat majalengka kalau pengurus GNPK-RI Kabupaten Majalengka dan GNPK-PK Propinsi Jawa Barat juga sudah menerima suap sehingga tidak melakukan aksi strategis lain untuk mendesak Kejati agar menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan bupati Majalengka, alah paling mereka sudah dapat jadi diam, kata narasumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Melihat upaya managemen konflik yang dibangun mafia koruptor, untuk mengadu domba dengan fitnah suap seperti yang ditudingkan banyak orang di majalengka, maka pada tanggal 23 April 2016 setelah usai pelantikan pengurus Kota dan Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Ketua Umum GNPK-RI Pusat H.M.Basri melakukan klarifikasi terhadap pengurus GNPK-RI Propinsi Jawa Barat dan pengurus GNPK-RI Kabupaten Majalengka, setelah dilakukan klarifikasi ternyata benar adanya upaya mengadu domba didalam internal GNPK-RI, untung saja Ketua Umum tanggap dan langsung mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi upaya pelemahan dari dalam lembaga itu sendiri. Selanjutnya Basri menegaskan kalau ini adalah miss komunikasi, kedepan harus lebih dewasa dan terbuka dalam menyikapi setiap masalah yang sensitif seperti ini, kan baru seumur jagung, seharusnya sesama pengurus disemua tingkatan lebih inten berkomunikasi dan hindari akhlaq saling fitrnah.

Lebih lanjut Ketua Umum menyampaikan bahwa dalam waktu dekat media GNPK-RI Delik Hukum pasti terbit dengan cover Bupati Majalengka yang isinya akan membedah semua dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Majalengka dari A sampai Z, ini untuk membuktikan kepada masyarakat majalengka kalau GNPK-RI itu sungguh-sungguh dan tidak mudah gembos, tekad kita dari awal untuk majalengka sudah jelas, baru dikatakan selesai kalau bupatinya sudah masuk bui, Tegas Basri.

Lebih lanjut Basri menyampaikan, adapun isu-isu santer yang menyangkut suap kepada Kejati Jawa Barat, waah mana saya tahu, Kata Basri diplomatis. Namun sah-sah saja kalau masyarakat majalengka berburuk sangka seperti itu, karena memang fakta saat ini pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sunyi senyap dan tidak memberikan penjelasan kepada publik secara transparan kenapa menjadi sunyi senyap, apalagi saya mendapat laporan dari pengurus GNPK-RI Propinsi Jawa Barat, dimana sudah beberapa kali menemui Kejatinya selalu gagal dan banyak alasan, sehingga belum mendapatkan penjelasan perkembangan atas dugaan kasus korupsi yang  dilaporkannya, ditambah ada oknum jaksa Jawa Barat yang diciduk KPK karena terlibat mafia hukum di Kabupaten Subang, sehingga menimbulkan keyakinan kebenaran atas isu-isu suap yang beredar dimasyarakat majalengka kalau Kejati Jawa Barat sudah masuk angin, ungkap Basri.

Namun Basri menyampaikan, kasih waktulah kepada Kejati Jabar, mungkin ada permasalahan internal yang kita tidak tahu sehingga menjadikan kinerja Kejati Jabar dalam menangani kasus ini lamban, atau mungkin sedang menggali dan mengumpulkan alat bukti atas kasus ini secara diam-diam, mudah-mudahan saja Kejati Jabar tidak mengecewakan harapan kita, yang jelas kita tetap minta kepada KPK untuk selalu memonitoring kinerja Kejati Jabar dalam menangani kasus korupsi di Kabupaten Majalengka Jawa Barat sampai benar-benar tuntas, ujar Basri.

PENANGANAN YANG SUDAH DILAKUKAN KEJATI JAWA BARAT

Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, Bupati Majalengka H. Sutrisno akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan tinggi (Kejati) Jawa Barat di jalan RE. Martadinata  Bandung untuk memberikan keterangan.

Informasi yang diperoleh, Bupati Sutrisno memenuhi panggilan Kejati untuk  dimintai keterangan terkait dua permasalahan, diantaranya masalah dugaan gratifikasi  terhadap Muspida tahun 2009 dan masalah pembangunan perumahan PNS  di tanah eks bengkok kelurahan Sindangkasih.

Menurut Raymond Ali Kepala Seksi (Kasi) Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Jabar, pemanggilan  tersebut  masih dalam tahap penyelidikan hingga pihaknya belum bisa memberikan keterangan pers. Pihaknya baru akan memberikan keterangan kepada media apabila masalah yang kini tengah ditanganinya itu ditingkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Selain Bupati, sebelumnya sejumlah pejabat dan mantan pejabat Majalengka turut dimintai keterangan oleh Kejati antara lain mantan ketua DPRD Majalengka Surahman yang kini menjadi anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dan ketua DPRD Majalengka Tarsono Mardiana dalam kapasitasnya sebagai ketua komisi A.
Permeriksaan oleh Kejati dilakukan di dua tempat yakni di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka dan Kejati Jabar jalan RE. Martadinata Bandung. Beberepa pejabat eselon II tampak hilir mudik di kantor Kejaksaan Negeri Majalengka memenuhi undangan Kejati.

Pejabat yang dipanggil dan telah dimintai keterangan adalah Herman Senjaya (mantan Sekda), Ade Rahmat Ali (mantan Sekda), Nanan Ginanjar (mantan Kadis DPKAD), Rahmat Rukmana (mantan Kepala Bapeda), Bambang Heryanto (mantan Kasatpol PP), Surya Darma (mantan kepala Kesbangpol), Agus Andri (mantan Kabag Dalprog), Agus Tamim (Mantan Kadis  BMCK), Adang Haedar (mantan Kabag Hukum), Eddy Noor Sujatmiko (kepala DPKAD), Johansyah (Kabid Aset DPKAD), Agus, Dedi Rahmadi (Kadis BMCK), Swasono Pramono (mantan Kabag umum), Yusanto Wibowo (mantan camat Majalengka, kini kepala BPLH), Aeron Randi (Asisten pemerintahan) dan sejumlah pejabat lainnya.

Wakil ketua DPRD Ali Surahman menyatakan mendukung upaya Kejati Jawa Barat dalam memberantas korupsi di Kabupaten Majalengka yang selama ini seperti terhalang benteng beton besar yang sangat kuat. Ia berharap pihak Kejati serius menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Majalengka bukan hanya mengungkap pelakunya saja tapi sampai kepada otak pelaku.

Ia juga berharap penegakan hukum dilakukan tidak pandang bulu. Menurutnya, masalah dugaaan korupsi yang terjadi di Pemkab Majalengka telah lama terdengar namun baru kali ini ada penanganan dari Kejati Jawa Barat. Selama ini kasus-kasus korupsi yang diungkap di Majalengka hanya beskala kecil dan kebanyakan hanya melibatkan kepala desa.

Dari dua masalah yang kini diselidiki Kejati  Jawa barat, salah satunya adalah masalah pembangunan perumahan PNS ditanah eks bengkok kelurahan Sindangkasih. Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan  Tinggi (Kejati) Jawa Barat itu menjadi titik awal untuk mengungkap kemungkinan terjadinya tindak pidana kurupsi akibat adanya penyalahgunaan wewenang.

Sejak awal pembangunan perumahan PNS Sindangkasih  banyak menimbulkan kecurigaan karena banyak kejanggalan dan diduga kuat ada unsur rekayasa. Misalnya  munculnya tiga perusahaan dalam waktu yang hampir bersamaan mengajukan permohonan kerjasama untuk pembangunan perumahan PNS, kemudian diitindak lanjuti dengan penunjukan PT. Lakban Silinggapuri sebagai pengembang  hanya berdasarkan pertimbangan telah mempunyai pengalaman.
Adanya surat kesepakatan bersama antara Bupati Majalengka dengan PT. Lakban Silinggapuri juga cukup aneh karena terjadi sebelum surat persetujuan DPRD terbit. Sementara surat persetujuan DPRD juga dipertanyakan karena selain hanya ditandatangani oleh ketua DPRD Surahman, juga dasar penerbitan surat itu hanya nota komisi  A bukan hasil keputusan sidang paripurna DPRD.

Kejanggalan lainnya adalah perbedaan jumlah luas tanah eks bengkok kelurahan Sindangkasih  yang dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah. Dalam surat permohonan Bupati Majalengka perihal permohonan persetujuan penghapusan tanah eks bengkok nomor Huk/143.11/842/V/2011 tanggal 27 mei 2011 disebutkan tanah yang dimohon seluas 13.42 Ha namun dalam surat Keputusan Bupati nomor 48 tahun 2012  tentang penghapusan tanah eks bengkok itu disebutkan luas tanah yang dihapus luasnya menyusut menjadi  121,850 m2 atau sekitar  12,18 Ha.
Selain itu pembangunan perumahan PNS Sindangkasih juga sudah tidak sesuai dengan tujuan semula yakni menyediakan rumah murah bagi PNS berpenghasilan rendah. Namun pada kenyataannya selain rumah tersebut dijual dengan harga Rp.70 juta per unit, para pembelinya juga ternyata banyak dari kalangan berpenghasilan tinggi bahkan non PNS.

Dalam kesepakatan bersama antara Deputi Kemenpera Bidang Perumahan dengan Bupati Majalengka diantaranya disebutkan bahwa rumah murah adalah rumah umum dengan luas lantai 36 m2 dengan harga jual Rp.20 juta sampai rp.25 juta  yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sementara dalam surat Bupati tanggal 4 Agustus 2011 disebutkan bahwa perumahan PNS Sindangkasih diperuntukan khusus bagi  PNS yang berpenghasilan dengan gaji pokok minimal Rp. 1 juta dan maksimal Rp.2,5 juta.Namun dalam surat tersebut dinyatakan bahwa harga per unit rumah  maksimal Rp.70 juta.

Belum termasuk masalah lainnya, diantaranya penyetoran uang dari hasil pelepasan aset daerah  tersebut tidak jelas dan adanya penjualan kavling tanah secara langsung kepada konsumen dengan harga  tinggi dan anehnya sertifikat sudah  diterbitkan.

  

You are here: Info Berita KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT MANDUL DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI DI KABUPATEN MAJALENGKA