PERNYATAAN PIMPINAN KPK PADA KASUS "RS. SUMBER WARAS", MENYESATKAN DAN SANGAT MEMBAHAYAKAN BANGSA

Surel Cetak PDF

PERNYATAAN SIKAP H.M.BASRI KETUA UMUM GNPK-RI PADA KASUS "RS.SUMBER WARAS"

SALAM ANTIKORUPSI !!!

Kalau benar KPK menyatakan bahwa temuan BPK tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan/atau rujukan dalam menindaklanjuti kasus pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras, jelas pernyataan KPK tersebut sangat menyesatkan dan membahayakan bagi bangsa ini. Bukankah selama ini KPK dalam menetapkan tersangka, menahan dan menuntut koruptor terkait dengan besaran kerugian keuangan negara merujuk pada hasil audit BPK ?, bukankah BPK sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab atas auditing penggunaan keuangan negara ?. Pernyataan KPK seperti itu bisa berdampak pada hasil kinerja KPK dan BPK sebelumnya,  dan sikap KPK ini justru memperlihatkan kebodohannya sebagai sikap pesanan, lantas pesanan siapa sampai KPK berani mengeluarkan pernyataan tendensius yang dampaknya justru melindungi kepentingan koruptor, tentu jawabnya jelas adanya intervensi penguasa absolut dan konglomerat yang berada diketiak penguasa korup.

Pernyataan sikap KPK dalam kasus RS.Sumber Waras sangat membahayakan bangsa ini, karena secara tidak langsung telah mensuport koruptor untuk melakukan perlawanan terhadap temuan kerugian negara hasil audit BPK, dampaknya pertumbuhan korupsi dipastikan meningkat seiring pertumbuhan bayi yang lahir tiap detik dimuka bumi ini,  eksistensi KPK sudah tidak lagi sebagai lembaga antirasuah namun sudah menjadi alat kekuatan para penguasa dan konglomerat korup.

Seperti diketahui, bahwa laporan BPK yang diserahkan ke KPK tidaklah mungkin laporan yang dibuat abal–abal tanpa dasar, laporan BPK pasti dibuat secara normatif sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena BPK adalah lembaga negara sah yang bertanggungjawab melakukan audit penggunaan keuangan negara, kalau kemudian terjadi pelanggaran kode etik terhadap ketua dan/atau anggota BPK, jangan dicampur adukan dan/atau dikait-kaitkan yang tujuannya untuk menganulir hasil temuan BPK yang sah itu, ini kan namanya modus kriminalisasi, kenapa KPK era sekarang meniru gaya kepolisian sewaktu melakukan kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan Bambang Wijayanto pimpinan KPK terdahulu, lantas apa yang diharapkan dari pimpinan KPK era sekarang, kalau pimpinan KPK-nya membuat pernyataan yang dampaknya justru menguntungkan banyak koruptor, dimana sejagad koruptor dan perampok uang rakyat yang masih bergentayangan diluar pasti akan melakukan perlawanan untuk mematahkan dan menganulir hasil temuan kerugian negara yang diaudit BPK, para koruptor akan melakukan upaya praperadilan terhadap temuan BPK seperti yang pernah dilakukan banyak tersangka korupsi pasca Hakim Sarpin Rizaldi menganulir status tersangka yang ditetapkan KPK terhadap Komjen Pol Budi Gunawan, dan setelah itu KPK kewalahan menghadapi banjirnya perlawanan yang dilakukan para tersangka korupsi secara terang-terangan,  dampaknya KPK dibuat tidak berdaya oleh mafia koruptor, KPK tidak lagi dilihat sebagai lembaga antirasuah yang sakti dan menakutkan, karena terbukti masih bisa dilawan dan dikalahkan, bahkan pimpinan KPK masih bisa dipenjarakan dan dipecat dengan kasus abal-abal yang tidak substansial, kalau kepentingan penguasa absolut dan konglomerat korup terganggu, ini fakta carut marutnya potret penegakkan hukum yang sedang terjadi di Indonesia.

Kejadian praperadilan dan kriminalisasi yang pernah menimpa KPK terdahulu, dipastikan akan menimpa BPK, kalau KPK menyatakan bahwa hasil temuan BPK tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, pernyataan pimpinan KPK tersebut sangat membahayakan, karena dipastikan para koruptor akan melakukan perlawanan sengit terhadap kerugian negara yang ditemukan BPK.

Seharusnya KPK menilai hasil kerja BPK secara normatif, dan tindaklanjuti temuan kerugian negara hasil audit BPK tanpa campur tangan dari pihak manapun, dan kalau memang diduga ada kesalahan prosedur dari pimpinan BPK dalam melakukan audit, silahkan pihak-pihak yang merasa dirugikan melakukan gugatan dipengadilan. Fungsi pimpinan KPK disini bukan sebagai hakim yang memiliki kewenangan memutuskan perkara yang belum diproses sama sekali, sedangkan kasus ini merupakan kasus yang sedang meresahkan bangsa secara nasional, pernyataan pimpinan KPK sangat konyol karena justru dapat menghambat pemberantasan korupsi itu sendiri, sementara KPK adalah satu-satunya lembaga yang masih bisa diharapkan oleh bangsa ini untuk melakukan pemberantasan korupsi, namun kalau pimpinan KPK nya sudah abal-abal seperti ini, lalu apa yang bisa diharapkan dari KPK untuk mempercepat pemberantasan korupsi ?.

Nyaris bangsa ini dibuat tidak sadar dari sejak kemerdekaan Indonesia diraih, bahwa sebenarnya bangsa ini masih dijajah Belanda, walau pasukan Belanda secara fisik sudah kembali kenegeri Belanda sejak kemerdekaan Indonesia, bukan berarti bangsa ini telah meraih kemerdekaan, karena hukum yang diterapkan dinegeri ini masih memakai produk hukum kitab suci inlander Belanda, sampai saat ini belum ada niatan serius dari pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap KUHP peninggalan Belanda yang sudah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1915, karena kitab suci Belanda ini sangat menguntungkan para penguasa dan konglomerat korup dari zaman ke zaman maupun dari orde ke orde, sepertinya ada pembiaran agar kitab suci Belanda tetap diberlakukan di Indonesia sepanjang masa. Tidaklah mengherankan kalau penegakkan hukum dinegeri ini polanya masih seperti Belanda dalam memperlakukan penduduk indonesia pada saat menjajah, ibarat sebilah pisau dapur yang hanya tajam kebawah dan tumpul keatas, hukum dinegeri ini sungguh sangat menguntungan para penguasa dan konglomerat yang bernaung dibawah ketiak penguasa korup, sehingga keduanya menjadi absolut, akibatnya  keadilan dan kebenaran dinegeri ini bisa dipengaruhi dengan tekanan dan pengaruh politik, bisa dibeli dengan uang dan barter jabatan dan bahkan kalau sulit dengan cara kriminalisasi ;

Beberapa contoh potret kasus diskriminasi hukum yang terjadi dinegeri ini :

1. Tepat tanggal 23 April 2015 Hakim Sitobondo mengetuk palu, Nenek Asyani langsung mengungkapkan amarahnya. Nenek renta berusia 63 tahun ini tidak terima dengan vonis bersalah oleh hakim. Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 1 hari hukuman percobaan, walau putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa 1 tahun 18 bulan penjara dan denda Rp 500 juta, Nenek Asyani tidak terima. "Saya sudah bersumpah mati tidak ada gunanya, pasti ada suap, saya tidak mencuri, sumpah pocong, Pak," kata Nenek Asyani, yang didakwa mencuri dua batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur, namun nenek Asyani membantah bahwa batang pohon jati itu diambil dari lahannya sendiri oleh almarhum suaminya 5 tahun silam, sementara koruptor ilegal logging dan pembakar hutan ribuan hektar dengan jutaan batang pohon yang terbakar di pulau sumatera dan jelas-jelas sudah terbukti merugikan negara triliunan rupiah di vonis bebas dari hukuman, LUAR BIASA ;

2. Kasus korupsi Sutan Bhatugana politisi partai demokrat sebagai ketua Komisi VII DPR RI yang menerima suap sebesar US $.140.000 dan uangnya dibagikan kepada 3 orang pimpinan lainnya dan 43 orang anggota Komisi VII serta 1 orang sekretariat komisi VII DPR RI, namun yang dituntut dan dihukum 12 tahun penjara hanya satu orang politisi yang bernama Sutan Bhatugana, yang 50 orang anggota lainnya tidak pernah dituntut dan bahkan para politisi tersebut masih terpilih sebagai wakil rakyat di DPR RI sampai sekarang, padahal mereka sudah tergolong koruptor karena sama-sama menikmati uang suap seperti halnya Sutan Bhatugana, LUAR BIASA ;

3. Kasus Abraham Samad mantan ketua KPK, yang dikriminalisasi karena ingin membersihkan kepolisian dari virus korupsi, nahasnya Abraham Samad terpental dari jabatan KPK dengan kesalahan yang sama sekali tidak ada kolerasinya dengan permasalahan korupsi, padahal pemalsu ribuan KTP di DKI Jakarta yang melibatkan banyak oknum pejabat, masih bergentayangan dan tidak pernah tersentuh hukum, sementara Komjen Polisi Budi Gunawan yang terbukti memiliki rekening gendut miliaran rupiah dari sumber yang tidak jelas, malah diberi jabatan sebagai Wakapolri, LUAR BIASA ;

4. Kasus RS.Sumber Waras yang dikatakan KPK bahwa hasil temuan BPK tidak dapat dijadikan alat bukti, padahal lembaga negara yang paling sah dalam melakukan auditing penggunaan keuangan negara adalah BPK dan selama bertahun-tahun sejak KPK didirikan, temuan BPK selalu menjadi rujukan dan alat bukti oleh KPK. Naifnya KPK malah berusaha mengalihkan permasalahan dengan menekan Ketua BPK untuk segera melaporkan kekayaannya yang diduga dari hasil korupsi, sementara kasus RS.Sumber Waras yang meresahkan bangsa ini dan sudah didepan mata tidak disikapi KPK secara benar, LUAR BIASA ;

5. Kasus Samadikun Hartono gembong koruptor yang melarikan diri keluar negeri selama 13 tahun, dan menyerahkan diri untuk menjalankan vonis 4 (empat) tahun penjara karena menilep dana BLBI sebesar Rp. 169,4 miliar ( hutang tahun 1990 kurs dolar waktu itu Rp.1900,- ), sehingga kalau diperhitungkan dengan nilai dolar saat ini + Rp. 13.000,- / dolar, maka kerugian negara yang dikemplang Samadikun Hartono mencapai Rp. 1,159 Triliun ( Satu triliun seratus lima puluh sembilan miliar ), waktu penangkapan dan pemulangan dari shanghai ke indonesia tanpa diborgol dan bahkan disambut meriah oleh pejabat indonesia, bak pahlawan yang baru pulang dari perang, padahal yang disambut adalah bajingan tengik perampok uang rakyat, disisi lain seorang Siyono, orang desa yang baru terduga sebagai teroris, dan kejahatannya belum jelas karena belum melalui proses hukum yang sah, dan yang pasti tidak merampok uang rakyat sampai ratusan miliar hingga triliunan rupiah, tapi diperlakukan seperti anjing hingga mati, dan teganya oknum wakil rakyat dari partai demokrat melecehkan dengan pernyataan yang menyinggung perasaan bangsa ini bahwa kasus Siyono tidak ada pelanggaran HAM-nya, mungkin “ pelanggaran HAM monyet “, tentu pernyataan kasar seperti ini hanya akan keluar dari mulut anjing penjilat, berani kah Ruhut mengomentari kepulangan Samadikun Hartono gembong koruptor yang disambut seperti pahlawan yang baru pulang perang,  padahal sangat jelas bajingan Samadikun Hartono lari keluar negeri terbukti bersalah merampok uang rakyat ratusan miliar rupiah pada saat itu ( 1990 s/d 2003), mana si Ruhut mulut anjing, apa berani berkomentar turut menghujat Samadikun, LUAR BIASA ;

6. Dan sejagad kasus diskriminasi tanpa keadilan dan kebenaran yang terus bergulir bergelombang menjajah rakyat yang tidak berdaya sampai hari ini, sehingga harapan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang seadil-adilnya pada pemerintahan Jokowi semakin pesimis, apakah Presiden Jokowi mampu menjadi Ratu Adil bagi Bangsa ini, atau Adil bagi Ratunya ? ;

Kalau hukum dinegeri ini masih merujuk kitab suci Belanda, maka dipastikan sampai puluhan generasi kedepan, hukum akan selalu menguntungkan penguasa dan konglomerat korup, rakyat akan terus diperlakukan tidak berdaya dan selalu mengalami diskrimasi hukum, dan potensinya negeri ini bisa terpecah belah dalam arus revolusi sosial yang pada saatnya pasti terjadi, ibarat air dalam bak mandi akan tertumpah keluar dan membanjiri lantainya kalau mendapat tekanan benda berat dari atas, begitu pula rakyat tidak akan kuat kalau terus ditekan dengan kebijakan para elit penguasa korup yang lebih mengutamakan kepentingan konglomerat korup, maka kekuatan rakyat akan tumpah ruah membanjiri bahkan menjadi arus stunami yang akan menghancurkan dan menghabisi siapa saja yang dilaluinya tanpa pandang bulu, kecuali kitab suci hukum Belanda di amandemen dan disesuaikan dengan adat, istiadat dan budaya serta kondisi bangsa indonesia ;

Silahkan pilih, kalau penguasa dan penegak hukum negeri ini tidak sungguh-sungguh dalam mempercepat pemberantasan korupsi, dipastikan cepat atau lambat akan terjadi revolusi sosial yang dampaknya pada terancamnya keutuhan NKRI, namun kalau penguasa dan  penegak hukum negeri ini konsisten dalam melakukan pemberantasan korupsi, maka soliditas rakyat akan terbangun dengan sendirinya untuk merapatkan barisan dan mendukung penguasa serta penegak hukum yang konsisten dalam melakukan penegakkan hukum yang benar dan seadil-adilnya ;

GNPK-RI tetap pada sikap konsistensi penegakkan hukum yang benar dan berkeadilan, tidak berpihak pada penguasa dan konglomerat manapun, dan tetap konsisten berpihak pada kepentingan bangsa secara nasional, agar penegakkan hukum di negeri ini tidak lagi dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh penguasa ataupun konglomerat korup, sudah saatnya penguasa berpihak dan mengutamakan kepentingan rakyat, jangan lagi terjadi diskriminasi hukum terhadap rakyatnya, segera lakukan revisi undang-undang yang menyangkut hukuman mati terhadap koruptor, agar setiap penyelenggara negara sipil dan milter serta konglomerat yang melakukan korupsi benar-benar dihukum Mati.

GNPK-RI dalam melakukan peran serta masyarakat pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, akan tetap konsisten dan independen, dalam satu kalimat yang akan terus dikumandangkan keseluruh nusantara  " LAWAN DAN HUKUM MATI KORUPTOR ", karena dengan menghukum mati koruptor, dipastikan negara ini baru bisa bebas dan bersih dari Korupsi, namun kalau penguasa negeri ini tidak ada kesungguhan untuk merevisi undang-undang dengan memasukan pasal menghukum mati koruptor, maka tidaklah mungkin bangsa ini akan bebas dari korupsi, dan tentu sampai kapanpun kesejahteraan rakyat tidak akan pernah terwujud ;

MULAILAH TIDAK KORUPSI DARI DIRI SENDIRI

RAPATKAN BARISAN BERSAMA GNPK-RI UNTUK MELAKUKAN PERANG MELAWAN KORUPTOR......

You are here: Info Berita PERNYATAAN PIMPINAN KPK PADA KASUS "RS. SUMBER WARAS", MENYESATKAN DAN SANGAT MEMBAHAYAKAN BANGSA