Dari Meja Ketua Umum GNPK-RI

USULAN REVISI UU KPK
Oleh : H.M.Basri Budi Utomo, Ketua Umum GNPK-RI PUSAT

Kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus dilawan dengan cara luar biasa, maka solusi terbaik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pusat dan DPR RI adalah dengan memperjuangkan aspirasi dan kehendak rakyat pada saat merevisi UU KPK sebagai berikut :

1). Memberikan kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidik independen dari unsur institusi lain maupun masyarakat ;
2). Memberikan kewenangan melakukan penyadapan sebagaimana SOP penyadapan yang ditentukan KPK ;
3). Tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penghentian kasus dan/atau SP3 dari setiap kasus korupsi yang sedang ditanganinya ;
4). Tidak melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang menyangkut kewenangan dewan kehormatan, dan tetap pada kewenangan pengawasan etika ;
5). Melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang berkenaan dengan ancaman hukuman kurungan badan terhadap koruptor, minimal dengan ancaman hukuman penjara 30 Tahun, dan apabila memungkinkan dengan ancaman hukuman mati ;
6). Revisi terhadap pasal-pasal yang berkenaan dengan ancaman hukuman kurungan badan terhadap koruptor dari unsur aparat penegak hukum (KPK, Jaksa, Polisi dan Hakim), dengan anacaman hukuman penjara minimal 50 Tahun, atau apabila memungkinkan dengan ancaman hukuman mati ;
7). Melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang berkenaan dengan ancaman hukuman pengembalian kerugian negara, dengan ancaman hukuman penyitaan seluruh asset yang dimiliki koruptor, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau apabila memungkinkan dilakukan pemiskinan secara total ;

Kalau Jokowi Presiden RI dan DPR RI memiliki nyali, keberanian dan komitmen percepatan pemberatasan korupsi, maka dipastikan akan mengakomodir aspirasi dan kehendak rakyat dalam merevisi UU KPK, namun kalau hasil revisi UU KPK justru melemahkan KPK dengan memangkas dan melemahkan kewenangannya berikut dengan revisi pasal-pasal ancaman hukuman yang terlalu ringan, maka pemberantasan korupsi hanyalah sebagai slogan tipuan masal dan dipastikan tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun.

Berikan kewenangan mutlak pada KPK untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi, revisi pasal-pasal yang mengenakan ancaman hukuman kurungan badan seberat-beratnya terhadap koruptor tanpa pandang bulu, tebang pilih dan pilih kasih.
Jangan biarkan bangsa ini mengalami titik jenuh dan bosan dengan slogan dan pencitraan pemberantasan korupsi, buktikan secara nyata dengan memberi kewenangan lebih kepada KPK untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Saatnya Jokowi Presiden RI sebagai pemegang mandat tertinggi negeri ini, untuk segera melakukan revolusi mental dengan kongkrit dan nyata, dan dimulai dari percepatan pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi secara kolosal menuju kesejahteraan rakyat indonesia.

Filter Judul 
Ditampilkan # 
# Judul Artikel Penulis Kunjungan
1 Dari Meja Ketua Umum GPNK-RI Administrator 1232
You are here: Info Dari Meja Pimpinan GN-PK